Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap 60 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri. Langkah ini dilakukan beriringan dengan pembentukan Komite Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Mutasi jabatan tersebut tertuang dalam dua Surat Telegram Kapolri, yakni ST/2134/IX/KEP./2025 tertanggal 19 September dan ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September 2025. Rotasi mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari Kapolda, Korps Brimob, intelijen, hingga direktorat reserse.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pengembangan karier anggota. āMutasi dan rotasi jabatan ini adalah hal yang dinamis dalam tubuh Polri. Proses ini bertujuan memperkuat organisasi agar siap menjawab tantangan tugas kontemporer, memberikan perlindungan dan pelayanan, serta menjaga Kamtibmas,ā ujarnya, Jumat (26/9).
Komite Reformasi Polri
Pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo menjadi sorotan karena menandai babak baru dalam upaya pembenahan institusi kepolisian. Komite ini bersifat ad hoc dan hanya akan bekerja selama enam bulan untuk merumuskan arah strategis reformasi.
Wamen Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyadi menegaskan, komite dibentuk karena alasan mendesak dan tidak akan menjadi lembaga permanen. Rencananya, komite akan diisi tujuh hingga sembilan tokoh nasional, antara lain Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie. Pelantikan komisioner menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari kunjungan luar negeri, dengan target diumumkan paling lambat pertengahan Oktober 2025.
Sinergi dengan Tim Transformasi Polri
Selain komite ad hoc bentukan presiden, Kapolri juga telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang terdiri dari 52 perwira tinggi dan menengah. Tim ini dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana, dengan Irjen Herry Rudolf Nahak dan Brigjen Susilo Teguh Raharjo sebagai wakil ketua.
Tim internal ini bertugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem, kultur, dan kinerja Polri, sekaligus mendukung agenda besar reformasi yang akan disinergikan dengan komite bentukan presiden.
Sorotan Publik
Langkah mutasi besar-besaran ini disebut sebagai momentum penting. Di satu sisi, reformasi Polri dituntut menjawab krisis kepercayaan publik pasca berbagai kasus yang menimpa institusi. Di sisi lain, pembentukan dua organ reformasiākomite independen dan tim internalāakan menjadi ujian nyata sejauh mana Polri mampu berubah menjadi lembaga yang lebih profesional, transparan, dan humanis.
