Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kesiapannya mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia dengan menggerakkan dua mesin utama: fiskal dan moneter. Ia berjanji tidak akan mengulangi perlambatan belanja dan kebijakan moneter ketat yang dinilai membebani ekonomi pada periode pemerintahan sebelumnya.
Suntikan Dana Segar Rp 200 Triliun
Dalam rapat perdana bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025), Purbaya mengungkapkan rencana besar untuk menyuntikkan dana ke perekonomian nasional.
“Tugas saya adalah menghidupkan mesin moneter dan fiskal. Saya sudah lapor kepada Presiden Prabowo, besok saya taruh Rp 200 triliun ke sistem. Ini sudah mulai dijalankan,” kata Purbaya.
Menurutnya, saat ini terdapat Rp 425 triliun dana pemerintah di kas Bank Indonesia (BI). Dari jumlah itu, Rp 200 triliun akan segera dialirkan untuk memperkuat likuiditas dan mendorong pergerakan ekonomi riil.
Namun, Purbaya menekankan pentingnya koordinasi dengan bank sentral agar dana tersebut tidak langsung ditarik kembali melalui kebijakan moneter ketat.
“Kalau uang masuk ke sistem, jangan diserap. Biarkan dulu beredar untuk mendorong konsumsi dan investasi. Kami dari sisi fiskal akan menambah dorongan, bank sentral mendukung lewat kebijakan moneter,” tambahnya.
Fokus Percepatan Belanja dan Pertumbuhan
Purbaya berjanji akan memastikan belanja pemerintah yang selama ini kerap lambat dapat dipercepat, terutama pada sektor padat karya, infrastruktur dasar, serta program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
Koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia juga akan diperkuat agar kebijakan fiskal dan moneter saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Langkah Purbaya ini muncul di tengah tekanan terhadap ekonomi domestik. Beberapa indikator yang menjadi perhatian:
-
Pertumbuhan ekonomi 2025 ditargetkan 5,4% dalam RAPBN 2026, namun Presiden Prabowo memasang ambisi 6–7% bahkan hingga 8% dalam jangka menengah.
-
Defisit APBN diproyeksikan 2,48%, dengan beban pembayaran bunga utang yang cukup tinggi.
-
Rupiah sempat melemah usai pengumuman reshuffle kabinet, salah satunya karena faktor penggantian Sri Mulyani dengan Purbaya yang memicu pertanyaan pasar.
Ekonom menilai, suntikan Rp 200 triliun bisa memberikan dorongan jangka pendek pada pertumbuhan dan konsumsi, tetapi harus dikelola hati-hati agar tidak memicu inflasi berlebih atau lonjakan impor.
Dengan langkah ini, Purbaya berharap iklim investasi dan kepercayaan publik terhadap ekonomi Indonesia bisa segera pulih. DPR sendiri meminta agar kebijakan ekspansif ini tidak hanya berhenti pada stimulus likuiditas, tetapi juga disertai reformasi struktural seperti peningkatan kualitas belanja, penguatan UMKM, dan percepatan hilirisasi.
