Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025). Pertemuan tersebut membahas percepatan program-program strategis nasional, termasuk aduan dari PT Agrinas terkait proyek di Papua yang tersendat akibat persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menurut Purbaya, Presiden menegaskan agar tidak ada lagi hambatan teknis yang memperlambat proyek strategis pemerintah. âArahan Presiden jelas, bagaimana semua program bisa jalan lebih cepat. Dari sisi saya, semua permintaan intinya satu: percepatan,â ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Aduan Agrinas
Agrinas, perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan energi, mengajukan permohonan relaksasi PNBP untuk proyek barunya di Papua yang masih dalam tahap awal pembangunan. Purbaya menilai masuk akal jika pemerintah memberi keringanan karena proyek tersebut belum menghasilkan pendapatan.
âKalau proyeknya masih tahap awal, ngapain ditarik pajak? Yang penting programnya jalan dulu, baru nanti setelah berproduksi kita tarik penerimaan negara,â tegasnya.
Namun, ia menepis anggapan bahwa Kementerian Keuangan lambat merespons permintaan tersebut. âSaya bilang ke Presiden, suratnya baru masuk sore kemarin. Besok saya bisa keluarkan kebijakan. Jadi jangan klaim Kemenkeu terlambat. Selama ini kan sering kami dijadikan kambing hitam,â sindirnya.
Tegas Soal Serapan Anggaran
Lebih jauh, Purbaya menyatakan dirinya akan lebih agresif dalam menindak kementerian/lembaga (K/L) dengan tingkat serapan anggaran rendah. Ia menegaskan dana yang tidak terserap hingga Oktober 2025 akan dipindahkan ke program lain yang lebih prioritas.
âKami akan hitung potensi serapan anggaran. Kalau ada yang mandek, saya ambil dan alihkan. Program besar tidak boleh terbengkalai hanya karena kelambatan birokrasi,â katanya.
Konteks Politik-Ekonomi
Pemanggilan ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo untuk memastikan proyek-proyek strategis berjalan sesuai target, terutama di wilayah Papua yang menjadi perhatian khusus pemerintah. Selama ini, Papua kerap disebut sebagai daerah dengan biaya investasi tinggi karena kendala geografis, keamanan, dan infrastruktur.
Relaksasi PNBP untuk proyek tahap awal dinilai bisa menjadi solusi agar perusahaan tetap bergairah berinvestasi. Namun, kebijakan tersebut juga menuai sorotan karena dikhawatirkan membuka celah bagi perusahaan lain untuk meminta perlakuan serupa.
Dengan gaya blak-blakan, Purbaya menegaskan bahwa Kemenkeu bukan pihak yang bisa dipersalahkan setiap ada keterlambatan. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar percepatan pembangunan bisa tercapai sesuai dengan janji Presiden Prabowo pada awal pemerintahannya.
