Rapat perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Komisi XI DPR berlangsung panas. Sejumlah anggota dewan dari lintas fraksi menyoroti pernyataan optimistis Purbaya yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 6–7 persen dalam waktu dekat, meski RAPBN 2026 masih menargetkan 5,4 persen.
PDIP Soroti Optimisme Berlebih
Anggota Fraksi PDIP, Harris Turino, mempertanyakan landasan optimisme Purbaya. Menurutnya, meski angka kemiskinan dan pengangguran sedikit menurun, tekanan global dan keterbatasan ruang fiskal membuat target 6–7 persen sulit dicapai.
“APBN 2026 dipatok 5,4%. PHK masih terjadi, daya beli masyarakat lemah, utang jatuh tempo tinggi, dan defisit 2,48% harus dijaga ketat. Kalau Bapak optimistis 6–7 persen, apa parameternya? Apakah utang akan ditambah lebih besar atau ada strategi lain?” tanya Harris dalam rapat di Senayan, Rabu (10/9/2025).
Ia juga mengingatkan risiko default bila pemerintah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang tahun ini.
Golkar Pertanyakan Pemangkasan TKD
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng menyoroti kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 menjadi Rp650 triliun dari outlook 2025 sebesar Rp864 triliun.
“Banyak daerah akan kesulitan menambal APBD karena PAD mereka terbatas. Pemotongan ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi,” tegas Mekeng.
Gerindra Ingatkan Janji APBN Tanpa Defisit
Di sisi lain, anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra mengingatkan Purbaya soal janji Presiden Prabowo Subianto untuk menuju APBN tanpa defisit. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025.
“Kami berharap Menkeu baru segera menyusun skenario pengurangan defisit agar mimpi APBN nol defisit bisa dipersiapkan sejak dini,” ujar perwakilan fraksi.
Gerindra menyatakan optimistis terhadap keputusan reshuffle yang menempatkan Purbaya menggantikan Sri Mulyani, dengan alasan mempercepat akselerasi pelaksanaan program pemerintah.
Jawaban Purbaya
Dalam rapat tersebut, Purbaya menegaskan proyeksi 6–7 persen masih realistis. Ia mengakui target 8 persen seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo belum mungkin tercapai tahun ini, tetapi bisa diwujudkan dalam 2–3 tahun mendatang.
“Zaman Pak Jokowi, investasi pemerintah besar, tapi sektor swasta lemah. Kredit hanya tumbuh rata-rata 7%. Ke depan kita hidupkan keduanya. Dengan begitu, pertumbuhan 6–7 persen tidak terlalu susah,” ucapnya.
Tantangan Menkeu Baru
Purbaya menghadapi dilema: di satu sisi harus menjaga stabilitas fiskal dengan utang jatuh tempo dan defisit yang ketat, di sisi lain dituntut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Kritik dari PDIP dan Golkar memperlihatkan bahwa DPR akan mengawasi ketat strategi fiskal pemerintah, terutama terkait utang, transfer daerah, dan skenario defisit APBN. Sementara, Gerindra ingin memastikan janji politik Prabowo soal APBN tanpa defisit tetap menjadi visi jangka panjang.
