Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada Jumat (26/9/2025), sempat menyinggung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang lebih dulu berpidato di forum yang sama. Netanyahu menyebut ucapan Prabowo sebagai kata-kata penyemangat, sekaligus menyoroti posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Netanyahu menilai pidato tersebut sebagai sinyal positif bahwa semakin banyak negara Muslim dapat membuka ruang kerja sama dengan Israel. Ia menekankan, kolaborasi dengan Israel akan membawa akses pada teknologi inovatif di berbagai bidang, mulai dari kedokteran, sains, pertanian, pengelolaan air, pertahanan, hingga kecerdasan buatan (AI). “Saya yakin di tahun-tahun mendatang, wajah Timur Tengah akan sangat berbeda. Mereka yang kini memerangi Israel, besok tidak akan lagi demikian,” ujarnya.
Namun, pernyataan itu kontras dengan sikap Presiden Prabowo. Dalam pidatonya pada Selasa (23/9/2025), Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Ia juga menyampaikan bahwa perdamaian sejati hanya dapat tercapai jika ada pengakuan, penghormatan, dan jaminan keamanan bagi kedua belah pihak, baik Palestina maupun Israel.
Menanggapi sorotan Netanyahu, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menekankan posisi Indonesia tetap tidak berubah. “Itu pandangan dia, saya jangan ditanya,” kata Sugiono kepada wartawan di Markas Besar PBB, New York. Ia menegaskan, visi apa pun mengenai Israel harus berangkat dari pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. “Kita tidak akan berbicara yang lain-lain selain pertama ada pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Itu yang akan kita pegang,” tegasnya.
Isu Palestina-Israel kembali menjadi sorotan dunia di Sidang Umum PBB 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab melalui Abraham Accords sempat membuka jalan bagi kerja sama baru di kawasan. Namun, Indonesia tetap konsisten memegang prinsip politik luar negeri bebas-aktif, menolak segala bentuk penjajahan, serta mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina sesuai amanat Konstitusi UUD 1945.
Selain itu, posisi Indonesia juga sejalan dengan sikap mayoritas negara anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), yang menegaskan bahwa solusi dua negara (two-state solution) harus menjadi pijakan utama menuju perdamaian. Dukungan Indonesia bagi Palestina terus diwujudkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan, diplomasi multilateral di PBB, hingga kerjasama pembangunan kapasitas di berbagai sektor.
Dengan demikian, meskipun pidato Netanyahu mencoba menarik pernyataan Prabowo dalam konteks kolaborasi dengan Israel, pemerintah Indonesia tetap teguh pada garis kebijakan luar negeri: kemerdekaan Palestina adalah syarat mutlak sebelum membicarakan agenda lain di kawasan.
