Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengakui skandal dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menyeret perusahaan pelat merah itu berdampak langsung pada kepercayaan publik. Sejumlah konsumen bahkan beralih ke SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo.
Kasus korupsi senilai sekitar Rp193 triliun tersebut menambah sorotan di tengah kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pertamina pun dituding melakukan monopoli.
Simon menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait isu kelangkaan BBM. Ia tak menampik skandal ini membuat masyarakat kecewa.
“Dengan rendah hati saya sampaikan, kasus ini menurunkan kepercayaan publik terhadap Pertamina. Ini menjadi PR besar bagi kami untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” kata Simon di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025), sebelum menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah Perbaikan
Simon menegaskan Pertamina akan fokus memperbaiki tata kelola perusahaan dengan prinsip transparansi. Menurutnya, berpalingnya masyarakat ke SPBU swasta merupakan konsekuensi logis dari kekecewaan publik.
“Kami tidak bisa melarang masyarakat memilih SPBU lain. Itu hak mereka. Tugas kami adalah bekerja lebih keras agar masyarakat mau kembali percaya,” jelasnya.
Selain itu, Pertamina juga menyepakati kerja sama dengan distributor swasta terkait kuota impor BBM. Kesepakatan itu mencakup pasokan base fuel (bahan bakar murni tanpa aditif) yang bisa diolah lebih lanjut oleh SPBU swasta sesuai standar mutu masing-masing.
Dengan langkah itu, Simon berharap ada titik temu untuk menjaga suplai sekaligus mendorong kualitas BBM di Indonesia.
“Kami akan terus bekerja keras menghadirkan produk yang lebih baik, sehingga dukungan masyarakat kembali kepada Pertamina,” pungkasnya.
