Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara setelah diterpa isu pengunduran diri dari Kabinet Merah Putih serta kabar rumah pribadinya di Bintaro yang dijarah massa. Melalui akun Instagram @smindrawati, ia menyampaikan permintaan maaf sekaligus komitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Kami mohon maaf, tentu masih banyak kekurangan. Bismillah, kami akan terus memperbaiki,” tulis Sri Mulyani pada Senin, 1 September 2025, dikutip dari AntaraNews.
Ia mengakui bahwa membangun bangsa bukanlah perkara mudah, melainkan perjalanan panjang penuh tantangan. Menurutnya, politik adalah jalan bersama untuk kepentingan bangsa yang harus dijalankan dengan etika dan moralitas.
Sebagai pejabat negara, Sri Mulyani menegaskan sumpahnya untuk melaksanakan UUD 1945 serta seluruh undang-undang yang berlaku. Ia menekankan bahwa regulasi disusun secara kolektif oleh Pemerintah, DPR, DPD, serta melibatkan partisipasi publik secara terbuka.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengingatkan pentingnya demokrasi yang beradab. Jika terjadi penyimpangan aturan atau pelanggaran hak konstitusi, jalur hukum harus ditempuh melalui pengadilan, Mahkamah Agung, atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
“Demokrasi Indonesia memang belum sempurna, tapi tugas kita memperbaikinya dengan cara-cara yang beradab, bukan lewat anarki, intimidasi, atau represi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan negara wajib dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalisme, transparansi, serta bebas dari praktik korupsi.
Di akhir pesannya, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan, kritik, dan doa dari masyarakat, sekaligus mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan bangsa.
